Syarat Nikah Bebas HIV/AIDS: Melenggangkan Stigma terhadap ODHA

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH) Masyarakat mengecam keras rencana Wakil Gubernur Bengkulu yang didukung oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Bengkulu untuk memasukkan ketentuan bebas HIV/AIDS sebagai syarat pra-nikah. Langkah tersebut justru terlalu berlebihan dan tidak proporsional dalam upaya pencegahan HIV/AIDS.

Merebaknya HIV/AIDS di Indonesia memang mengkhawatirkan dan merupakan persoalan yang harus segera diatasi. Namun, resolusi untuk persoalan tersebut harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) universal. Perwujudan HAM adalah kunci utama untuk dapat mengurangi permasalahan yang menyelimuti HIV/AIDS.

Sudah terlalu banyak orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) mengalami stigmatisasi, diskriminasi, dan berbagai bentuk pelanggaran HAM seperti penyiksaan, pembatasan hak atas kesehatan dan hak atas pekerjaan serta pengabaian hak atas persamaan di hadapan hukum dan lain sebagainya. Memasukkan bebas HIV/AIDS sebagai salah satu persyaratan untuk dapat melangsungkan pernikahan jelas bukanlah jawaban untuk mengatasi penyebaran HIV/AIDS. Sebaliknya, syarat semacam itu justru semakin menegaskan bahwa negara tidak menghormati HAM orang yang hidup dengan HIV/AIDS.

Pencegahan HIV /AIDS seharusnya dilakukan dengan cara yang tepat sasaran, bukannya justru memerangi manusianya. Memasukkan ketentuan bebas HIV/AIDS sebagai syarat nikah malah menutup ruang gerak ODHA untuk mengembangkan hidupnya dan meminggirkan mereka dari masyarakat hanya karena status HIV/AIDS-nya.

LBH Masyarakat memandang bahwa upaya pencegahan HIV/AIDS tetap dapat dilakukan dalam kerangka HAM seperti di bawah ini:
1. Memastikan program nasional HIV/AIDS terdapat langkah-langkah untuk melawan stigma, diskriminasi dan kekerasan terhadap ODHA dan orang-orang yang berpotensi terinfeksi HIV/AIDS;
2. Memastikan kaum muda mendapatkan akses penuh terhadap segala informasi yang berkaitan dengan HIV/AIDS dan seksualitas;
3. Melakukan pemberdayaan hukum terhadap ODHA sehingga mereka mengetahui hak-hak hukum mereka;
4. Melakukan reformasi institusi lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk mengurangi jumlah narapidana yang telah melebihi kapasitas yang ada (overcrowded), menciptakan kondisi yang higienis di dalam lapas dan untuk mengurangi tingkat kerentanan penyebaran HIV/AIDS;
5. Menghapus hambatan-hambatan hukum maupun hambatan yang sifatnya non-hukum terhadap upaya pencegahan dan perawatan HIV/AIDS;.
6. Membuka ruang pengaduan yang efektif bagi para pekerja seks, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, dan kelompok-kelompok marjinal lainnya yang rentan HIV/AIDS yang kerap mengalami perlakuan diskriminatif dan kekerasan;

LBH Masyarakat dengan ini mendesak Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. Bengkulu dan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menghentikan segala langkah-langkah yang menjadikan kriteria bebas HIV/AIDS sebagai salah satu syarat pranikah. Upaya pencegahan penyebaran HIV/AIDS tidaklah boleh mengorbankan hak asasi setiap orang tanpa terkecuali termasuk orang yang hidup dengan HIV/AIDS.

Jakarta, 10 Juni 2009
Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat


Ricky Gunawan
Direktur Program

World Environmental Day

Hari ini, 5 Juni 2009 adalah Hari Lingkungan Dunia. Mungkin belum banyak dari kita yang mengenal apa itu Hari Lingkungan Dunia atau sering disebut dengan World Environment Day (WED).

World Environment Day pertama kali dibuat oleh Sidang Umum PBB tahun 1972 dalam rangka pembukaan Konferensi Stockholm (Stockholm Conference on the Human Environment.)

Diperingati setiap tanggal 5 Juni, World Environment Day adalah sarana penting yang digunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meningkatkan kesadaran dunia akan lingkungannya dengan meningkatkan perhatian politik dan tindakan kongkrit atau aksi. Agenda dari peringatan ini adalah untuk:

1. Memberikan gambaran kepada manusia mengenai isu lingkungan;
2. Memberdayakan masyarakat menjadi pelaku aktif dalam pembangunan yang adil dan berkelanjutan;
3. Mengkampanyekan kesepahaman bahwa keberadaan manusia adalah penting untuk mengubah perilaku terkait dengan isu lingkungan;
4. Mengadvokasi kemitraan yang akan menjamin seluruh bangsa dan negara menikmati masa depan yang lebih makmur dan aman.

Tema WED tahun 2009 hari ini adalah Your Planet Needs You – Unite to Combat Climate Change (Planetmu membutuhkanmu – Bersatu Melawan Perubahan Iklim). Tema ini menggambarkan sangat mendesaknya kebutuhan akan bangsa-bangsa untuk mencapai kesepakatan baru dalam pertemuan penting konvensi iklim di Copenhagen yang akan diadakan 185 hari lagi, dan hubungannya dengan kemiskinan dan manajemen hutan yang lebih baik.

Tuan rumah Hari Lingkungan Dunia kali ini adalah Meksiko yang menggambarkan mengenai pertumbuhan peran negara Amerika Latin dalam memerangi perubahan iklim, termasuk perannya yang semakin meningkat dalam perdagangan karbon.

Mexico juga adalah partner terdepan dalam Kampanye 1 Milyar Pohon UNEP. Negara ini, dengan dukungan presiden dan rakyatnya, mempelopori janji dan penanaman 25 persen pohon dari jumlah yang dikampanyekan. Dilaporkan atas 1.5 persen berkontribusi dalam pemancaran gas rumah kaca global, negara ini menunjukkan komitmennya terhadap perubahan iklim.

Presiden Mexico Felipe Calderon menyampaikan bahwa Hari Lingkungan Dunia akan menunjukkan kebulatan tekad Mexico untuk mengatur sumber daya alamnya dan menghadapi tantangan paling besar abad 21 yaitu Perubahan Iklim.

Memang sudah saatnya kita peduli akan apa yang terjadi dengan lingkungan kita. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman pada hari ini untuk:

1. Tidak membuang sampah sembarangan
2. Membagi tempat sampah menurut jenis sampahnya.
3. Tidak menggunakan kendaraan pribadi
4. Mematikan laptop apabila tidak dipakai
5. Mematikan lampu pada sianghari
6. Menanam satu pohon di halaman rumah
7. Menyebarkan tulisan ini kepada teman-teman

Dan hal-hal juga tindakan lain yang dapat menyelamatkan bumi kita dari kehancuran.

Regards,

Christine Tambunan

Indonesia Must Combat AIDS Ignorance

original text by Ricky Gunawan, S.H.

you can access the original article in UPIAsia.com

Jakarta, Indonesia — Just a week ago a five-year-old boy living in Sipoholon village in North Sumatra, Indonesia, was expelled from his village by local residents for a simple and irrational reason: he has AIDS. This is understandable only if one examines how misinformation spreads among people who are not fully aware or appropriately informed about HIV/AIDS.

The child Rudy (not his real name) lost his mother in February and his father in December last year. Both died due to AIDS. He is now hospitalized in the Pirngadi General Hospital in Medan and cared for by his elder brother. Other family members are reluctant to touch him, as they are terrified of getting infected. Neighbors have excluded him from the community.

Rudy’s condition is deteriorating as he is also suffering from malnutrition. Due to these problems, his brother has dropped out of school to ensure that Rudy receives proper medication.

In Jakarta, Sally (not her real name) is HIV positive. Her husband died last August. She has a two-year-old son who does not have AIDS. According to Indonesian family law, her only son can be a beneficiary to the family’s wealth. However, family members from his father’s side decided against transferring any property to him due to his mother’s condition. In addition, they have expelled her and her son from their family.

According to the Medan Health Agency, a government institution under the Ministry of Health, only seven hospitals out of 65 in Medan, North Sumatra, are willing to provide medicines to people with AIDS. Surprisingly, those hospitals unwilling to treat AIDS patients are scared that patients might transmit the disease through the air.

It seems that even hospital workers do not know that HIV/AIDS is transmitted through unsafe sexual intercourse with an infected person, blood transfusions with contaminated blood, contaminated syringes, needles or other sharp instruments and from an infected mother to her child during pregnancy, childbirth and breastfeeding. It is not passed on through the air.

These tragedies remind us that people living with HIV/AIDS are still vulnerable to human rights violations such as discrimination as well as social exclusion. These heartbreaking stories show how hard it is for such people to live with dignity.

In Indonesia, it is widely known that people with AIDS face discrimination and are stigmatized by society. They are denied the right to the highest attainable standard of health, the right to work and to education. They are also frequently deprived of their right to protection and equal status before the law.

In Indonesia’s patriarchal culture, where women’s status is lower than that of men, women are more vulnerable and susceptible to serious human rights violations if they suffer from AIDS. Moreover, regardless of the source of infection, society tends to stigmatize them as leading transmitters of the disease.

Health centers with poor facilities are prone to prejudice and stigma against people with HIV/AIDS, particularly women. Social guilt and domestic violence add to the problems and often prevent women from seeking treatment.

At the 2006 High-Level Meeting on AIDS in New York, world leaders reaffirmed their commitment to fight the disease in a statement that said, “The full realization of all human rights and fundamental freedoms for all is an essential element in the global response to the HIV/AIDS pandemic.” Yet, locally in Indonesia and globally elsewhere, this “essential element” remains deficient in the struggle against the disease.

In Indonesia, human rights have not been effectively merged with the fight against AIDS. The country’s national HIV program lacks adequate measures to combat discrimination, social exclusion and other human rights violations against those who suffer from this fatal disease.

Even human rights defenders in Indonesia seem to be confused and unable to comprehend the significance of HIV prevention and treatment programs. Such groups often ignore those who face the highest risk of getting HIV, such as drug addicts, sex workers and men who have sex with other men. These vulnerable people receive the least amount of interest when it comes to human rights advocacy.

The criminal-based approach implemented by the Indonesian government toward the worst affected has generated stigma and revulsion. It has dragged these people away from civil society so they have become a “hidden population,” without access to health services, preventive measures or treatment.

The numbers of people with HIV/AIDS in Indonesia are alarming. The Indonesian government has done much to tackle the problem and deserves appreciation. But further challenges need to be immediately addressed, like providing HIV treatment with adequate regard for human rights.

Health officers must be educated to erase the stigma and discrimination against HIV-positive persons. Criminal laws and drug policies must be reformed so that those who face the highest risk of HIV can receive medical treatment, rather than incarceration.

HIV/AIDS is not just a health issue. It is a human rights issue as well. Until the war is won against this disease, those who suffer from it must be treated with dignity and their human rights must be protected.

--

(Ricky Gunawan holds a law degree from the University of Indonesia. He is program director of the Community Legal Aid Institute, or LBH Masyarakat, based in Jakarta. The institute provides pro bono legal aid and human rights education for disadvantaged and marginalized people.)

Indonesia's Appaling Prison Condition

Jakarta, Indonesia — John – not his real name – is a prisoner who was taken into custody by the Kebayoran Baru Sector Police in Jakarta, Indonesia, on March 12. But what makes him different from other detainees is that he is HIV positive. He has been held under conditions so miserable that they amount to cruel, inhuman and degrading treatment.

On March 23, his parents found out that John was suffering severely. He was sick, and had neither eaten nor drunk for a very long time. His face was pale and he couldn’t stop trembling.

John had been held at the police station from March 13, but due to his poor physical condition he was transferred to the Soekanto Police Hospital on March 25, after his family’s bail request had been rejected. In the hospital, he was placed in an isolation room in a building reserved for sick prisoners.

The ambience at the medical facility is more like a prison than a hospital, with patients kept in rooms behind iron bars and locked with huge padlocks. Apart from the smell of drugs, the place is permeated with the unpleasant odors of blood and feces.

The hospital wards contain four or five beds, fully occupied. There is a toilet in the room behind a low wall, with no door.

John was placed in one of three isolation rooms in the building. Normally, only mentally ill detainees are put in these rooms, which are only about two square meters in size. The room contained no bed or mattress. There was no proper light or ventilation, the walls were dirty and full of graffiti and the floor was covered in puddles and dirt. There was a toilet behind a low wall, and no clean water. Sanitation was appallingly lacking.

John was found lying in this room, staring blankly and unable to talk. He had received no medical treatment since his arrival. He would be seen by a doctor only after April 13, for the absurd reason that April 9 is a general election, April 10 is Good Friday, and April 11 and 12 are a weekend.

The poor treatment John received at the hands of the police is more or less typical for prisoners in Indonesia, especially those with HIV/AIDS.

The U.N. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners state that sick detainees should be transferred to specialized institutions or to civil hospitals, where they should receive proper medical care and treatment from suitably trained personnel.

The rules require that a medical officer examine every prisoner as soon as possible and take all necessary measures to restore his or her health. The medical officer is responsible for the physical and mental health of the prisoners, and should daily see all sick prisoners and all who complain of illness.

The officer must also ensure the hygiene and cleanliness of the institution and the prisoners, the sanitation, heating, lighting and ventilation of the building, and the suitability and cleanliness of the prisoners' clothing and bedding.

Furthermore, the U.N. Office on Drugs and Crime, in conjunction with the World Health Organization and UNAIDS, has recommended that Indonesia reform its correctional facilities and detention centers with regard to the health conditions of detainees. It stated that clinical services are an important component of programs to cope with HIV/AIDS and drug abuse.

In response to the recommendations, Indonesia issued a plan to strengthen the clinical services in prisons by 2010, in which the government promised to provide optimal services to every prisoner in accordance with the Universal Declaration of Human Rights and other international human rights treaties, as well as national regulations concerning the treatment of prisoners.

With so many laws regulating the right to health for the detainee or prisoner, how could there be such a place as the hospital to which John was sent? The head of the Health and Medical Center of the National Police General, Brigadier (Pol) Bambang, in an interview in 2005 stated that insufficient funds were the main problem. Also, apparently there is no law stipulating which institution is responsible for financing prisoners’ medical care. Therefore the costs have been taken from the police’s health and medical budget, placing serious financial restraints on services.

John’s condition is indeed grave and the care he is receiving is far from adequate. He is suffering truly inhuman treatment, incompatible with human rights principles. His sad story demonstrates the urgent need for an independent monitoring body to ensure that prisoners receive adequate care and treatment in the future.

--

(Christine Tambunan is a research associate at the Community Legal Aid Institute – LBH Masyarakat – in Jakarta, Indonesia. She is currently studying at the Faculty of Law University of Indonesia, majoring in legal practice. Her interests include issues of torture, monitoring detention, freedom of religion, social justice and development. LBH Masyarakat provides pro bono legal aid for disadvantaged and marginalized people.)

you can see the original post on http://upiasia.com/Human_Rights/2009/04/08/indonesias_appalling_prison_conditions/4011/

Rajoelina : Presiden Gaul

Tidak terlalu keliru kalau mengatakan Andry Nirina Rajoelina masuk dalam kategori pemuda gaul. Usia baru 34 tahun. Sebelumnya, selama enam tahun hingga tahun 2000, dia dikenal sebagai penyelenggara pertunjukan dan berbagai acara. Dia juga mantan disc jockey alias DJ profesional. Dan sejak 18 Maret Rajoelina menjadi Presiden Madagaskar.

Beberapa media Barat menyebutkan Rajoelina sebagai pejabat Presiden Madagaskar. Persisnya, pria kelahiran Antananarivo, tahun 1974, itu adalah Presiden Otoritas Tertinggi Transisi Madagaskar, posisi setara presiden atau kepala negara.

Jabatan ini diterimanya dari militer Madagaskar yang sebelumnya menerima kekuasaan dari mantan Presiden Marc Ravalomanana (59) yang mengundurkan diri. Laksamana Madya Rarison Ramaroson, jenderal
peringkat tertinggi dalam militer, melihat Rajoelina yang juga mantan Wali Kota Antananarivo sebagai orang yang pantas untuk posisi ini.

Ramaroson tidak punya pilihan lain sekalipun dia harus ”menabrak” konstitusi saat ini yang menganjurkan seorang Presiden Madagaskar berusia 40 tahun atau lebih. ”Dalam waktu 24 bulan kita bisa mengamandemen
konstitusi dan melakukan pemilu,” ujar Rajoelina.

Suami dari Mialy Rajoelina ini memang dikenal sebagai politisi muda yang bertindak cepat. Bicaranya juga blak-blakan dan cepat. Begitu menjadi Penjabat Presiden Madagaskar, Rajoelina langsung beraksi dengan menjual pesawat kepresidenan Air Force One yang belum lama ini dibeli Ravalomanana sebesar 60 juta dollar AS. Sebuah pesawat Boeing 737.

Keputusan yang tidak tepat di tengah 75 persen dari 20 juta penduduk Madagaskar masih hidup dengan pendapatan kurang dari 2 dollar AS atau sekitar Rp 22.000 per hari. ”Saya akan berbuat apa pun untuk bisa membawa Madagaskar keluar dari kemiskinan. Tidak ada penjualan beras dan minyak. Saya akan menurunkan harga,” kata Rajoelina di depan sekitar 15.000 pendukungnya.

Dukungan perempuan

Karier politik Rajoelina melejit karena mendapat dukungan luas anak muda dan perempuan. Dia mengklaim dirinya sebagai kampiun generasi baru reformis.Muda, tampan, dan kharismatik membuat Rajoelina segera mendapat simpati luas saat dia masuk dalam kancah politik perebutan kursi Wali Kota Antananarivo pada 12 Desember 2007.

Rajoelina segera mengoptimalkan gerakan Kaum Muda Malagasi Dinamis (Tanora malaGassy Vonona/ TGV) yang dipimpinnya. Dia langsung dijuluki TGV, nama yang diambil dari kereta api cepat Perancis. Julukan yang sesuai dengan sikap dan kecepatannya dalam bertindak.

Kehadiran pengusaha helm dan biro iklan ini menjadi simbol kaum muda yang harus berani berbicara tidak atas apa yang tidak benar. Dia berulangkali mendesak kaum muda Madagaskar untuk berbicara kritis dan ”merebut” kembali suara politik mereka.

Popularitas Rajoelina pun merebak, terutama kaum muda dan perempuan di Antananarivo. Dia juga mendirikan radio dan televisi Viva untuk membangkitkan semangat kaum muda Madagaskar dan mengajak mereka untuk terus berpikir kritis terhadap perilaku keliru pemerintahannya.

Sejak awal dia juga menjadi pengkritik keras Ravalomanana yang menjadi presiden melalui pemilu tahun 2001. Apalagi, presiden yang pengusaha susu ini mulai berbuat hal-hal yang jauh dari rakyat, seperti membeli pesawat kepresidenan dan menyewakan lahan pertanian kepada perusahaan Korea, Daewoo. Rajoelina kini menjadi simbol dan pilihan perbaikan.

Kursi Wali Kota Antananarivo pun diraihnya dengan kemenangan suara mutlak. Dengan suara 63,3 persen, Rajoelina menggeser Hery Rafalimanana, wali kota sebelumnya, dan juga calon usungan Presiden Ravalomanana.

Saat menjadi wali kota, ternyata dia harus berhadapan dengan begitu banyak utang dari pemerintahan kota sebelumnya. Begitu dia dilantik awal Januari 2008, perusahaan negara Jirama menghentikan pasokan air dan listrik karena utang. Sebuah tindakan tidak sportif yang diketahui rakyat. Rajoelina segera mengatasinya.

Menutup media

Sebuah kesalahan yang menjadi hikmah bagi Rajoelina ketika Presiden Ravalomanana menutup televisi dan radio Viva milik saingan politiknya itu pada 13 Desember 2008. Alasan penutupan terlalu sederhana karena Viva membuat wawancara dengan mantan Presiden Didier Ratsiraka yang tinggal dalam pengasingan di Perancis.

”Mengganggu perdamaian dan keamanan,” ujar pihak Ravalomanana. Sebuah pertimbangan lebih karena tak ingin Rajoelina semakin berkibar. Aksi penutupan ini segera menarik perhatian Wartawan Tanpa Perbatasan (RSF). Ulah Ravalomanana ini malah menarik simpati luas bagi aksi Rajoelina.

Ravalomanana yang semakin panik kembali membuat kesalahan dengan memecat Rajoelina sebagai Wali Kota Antananarivo, Februari 2009. Lagi-lagi tidak sportif. Aksi massa semakin menyala-nyala. Tentara dukungan Ravalomanana membuat situasi kian panas dengan menembak puluhan demonstran di Antananarivo.

Militer yang punya senjata akhirnya harus melepaskan sikap netralnya. Ravalomanana sudah saatnya diminta mengundurkan diri. Sekalipun Rajoelina, anak muda gaul ini, hanya dikenal luas di ibu kota Antananarivo, militer tetap memercayakan kekuasaan kepadanya. Bukan persoalan usianya masih kurang enam tahun dari tuntutan konstitusi.

Suka atau tidak, naiknya Rajoelina lewat aksi jalanan dan dukungan militer, tidak serta- merta diterima banyak pihak. Uni Eropa menilai, apa yang terjadi di Madagaskar itu bukan sebuah contoh demokrasi. Uni Afrika juga mengecam keras pemunculan anak muda ini lewat cara-cara nondemokrasi.

Kini semuanya kembali kepada Rajoelina. Dia harus bisa membuktikan apa yang dia dengungkan di depan rakyatnya.

Sekilas Rajoelina

Nama: Andry Nirina Rajoelina

Lahir: Antananarivo, Madagaskar, tahun 1974

Istri: Mialy Rajoelina

Karier dan profesi: - Penyelenggara pertunjukan dan acara (1994-2000) - Menjadi ”disc jockey” profesional (1994-2000) - Pengusaha biro iklan dan helm serta pemilik televisi dan radio Viva. (1994-2009) - Wali Kota Antananarivo (Desember 2007-Februari 2009) - Presiden Otoritas Tertinggi Transisi Madagaskar atau Penjabat Presiden Madagaskar (18 Maret 2009)

Organisasi: - Kepala Gerakan Tanora malaGassy Vonona/Kaum Muda Malagasi Dinamis

Pernyataan STIGMA

Kebijakan NAPZA yang sekarang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia belum dapat mereduksi supply dan demand NAPZA di pasar gelap. Bahkan dari beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Dirjen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM, terlihat bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan terhadap jumlah pengguna NAPZA, jumlah penularan HIV melalui pertukaran jarum suntik, dan jumlah pengguna NAPZA yang ditahan di Rutan/Lapas, semenjak kebijakan pelarangan NAPZA diberlakukan pemerintah Indonesia (UU No. 5/1997 tentang psikotropika dan UU No. 22/1997 tentang Narkotika).


Selain itu, kebijakan pelarangan NAPZA telah juga memperlihatkan beberapa dampak negatif lainnya, seperti merebaknya pasar gelap NAPZA yang dikuasai oleh mafia NAPZA; meningkatnya angka kematian pengguna NAPZA, khususnya pengguna NAPZA suntik; meningkatnya kasus penyiksaan, pemerasan, dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pengguna NAPZA yang tertangkap; serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum untuk memback-up mafia NAPZA dan memelihara pasar gelap NAPZA di Indonesia.



Kebijakan pelarangan NAPZA telah diberlakukan di Indonesia sejak pemerintahan Soeharto berkuasa. Pada 1976, pemerintah meratifikasi konvensi tunggal narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya melalui UU No. 8/1976. Dua puluh tahun kemudian, giliran Konvensi Psikotropika 1971 yang diratifikasi melalui UU No 8/1996. Pemerintah kemudian meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) melalui UU No. 7/1997 yang dilanjutkan dengan pemberlakuan UU No. 5/1997 tentang Psikotropika dan UU No. 22/1997 tentang Narkotika.


Saat ini, DPR-RI sedang membahas RUU Narkotika yang baru. Alih-alih memperbaiki aturan yang ada di dalam UU NO. 22/1997 tentang Narkotika, RUU Narkotika justru mengkriminalisasikan, tidak hanya pengguna NAPZA, tetapi seluruh masyarakat yang tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum tentang informasi pengguna NAPZA yang mereka ketahui. Sanksi pidana yang diterapkan kepada pengguna NAPZA dalam RUU tersebut juga lebih keras. Ada kemungkinan RUU Narkotika akan menjadi pekerjaan bagi anggota legislatif yang terpilih dalam PEMILU 2009, mengingat pelaksanaan PEMILU 2009 hanya tinggal beberapa hari saja.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, kami kelompok masyarakat yang peduli akan penderitaan dan ketidakadilan yang selama ini dialami oleh kelompok pengguna NAPZA di Indonesia, dengan ini menyatakan kepada Pemerintah dan semua calon anggota legislatif yang mengikuti PEMILU 2009 untuk segera:


1. Humanisasi pengguna NAPZA sekarang juga.

2. Dekriminalisasi pengguna NAPZA dalam RUU Narkotika, karena pengguna NAPZA adalah korban kejahatan dan bukan pelaku kejahatan.

3. Tangkap dan adili mafia NAPZA yang telah menguasai peredaran NAPZA di Indonesia.

4. Tangkap dan adili semua oknum aparat penegak hukum yang terbukti memback-up mafia NAPZA.

Komisi Yudisial : Urgensi RUU KY

Komisi Yudisial (KY) yang berdiri pada tanggal 2 Agustus 2005 merupakan sebuah angin segar di tengah maraknya praktek mafia peradilan dan tidak efektifnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). Sehingga, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh KY sebagai check and balances pada lembaga yudikatif dapat dianggap sebagai langkah terhadap perubahan yang lebih baik.
Kewenangan MK dalam melakukan pengawasan merupakan sebuah implementasi dari konstitusi yaitu untuk menengakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Namun, dalam beberapa tahun belakangan ini, fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan KY dapat dikatakan sedang “mati suri”. Tepatnya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memangkas kewenangan tersebut saat memutus permohonan judicial review UU KY pada 23 Agustus 2006. Bahkan dalam putusannya, MK juga menegaskan diri sebagai lembaga ‘untouchable’ di negeri ini dengan memutuskan bahwa hakim konstitusi tidak termasuk sebagai pihak yang diawasi oleh KY. Sehingga dengan adanya putusan MK Nomor 005/PUU-VI/2006, memiliki implikasi desakan untuk melakukan revisi UU KY. Namun, revisi UU KY ini tidak dapat berjalan sendiri, namun harus dibarengi dengan revisi UU Mahkamah Agung, dan UU Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam kenyataannya hingga saat ini revisi belum selesai dan masih dalam tahap pembahasan di DPR Republik Indonesia.
Putusan MK disatu sisi memang memperlambat laju pembersihan peradilan melalui KY. Ditengah kondisi peradilan yang masih buruk rupa, dihilangkannya fungsi pengawasan eksternal hakim jelas ‘membahagiakan’ mafia peradilan. Tetapi disatu sisi, harus diakui bahwa putusan MK memberikan peluang penguatan UU KY yang mengandung begitu banyak kelemahan.

PELEMAHAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL
Komisi Yudisial memiliki tugas yang cukup berat yaitu melakukan pengawasan fungsi lembaga yudikatif di negara ini. Namun, fungsi yang berat tersebut tidak diimbangi dengan penguatan instrumen hukum. Hal ini dapat dilihat dari tumpang tindihnya pengaturan dalam UU lain, dan banyak membatasi kewenangan Komisi Yudisial itu sendiri.
Kelemahan tersebut terdapat misalnya terkait dengan pemeriksaan hakim atas dugaan pelanggaran perilaku. Bagaimana akan memeriksa hakim, kalau menghadirkan saja sulitnya minta ampun? Dari sejumlah hakim yang dipanggil KY, terdapat sederet nama hakim (termasuk hakim agung) yang sengaja tidak bersedia datang atau justru diperintahkan tidak hadir oleh pimpinan MA. Bahkan, pucuk pimpinan MA yaitu Bagir Manan memberikan contoh ‘pembangkangan’ atas panggilan pemeriksaan KY terkait kasus suap 5 staf MA dengan pengacara Probosutedjo. Penolakan pemeriksaan KY jelas mengingkari pasal 22 ayat (3) yang menyatakan bahwa peradilan atau hakim wajib memberikan keterangan yang diminta KY paling lambat 14 sejak permintaan KY diterima.
Terhadap sikap penolakan itu, UU KY juga memberikan celah. Dalam pasal 22 ayat (4) disebutkan “Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta.” Bila masih belum berhasil juga, maka KY merekomendasi sanksi pada pimpinannya.
Pengaturan pemberian sanksi oleh KY juga sangat mengkerdilkan peran KY. Hal ini disebabkan penjatuhan sanksi terhadap hakim ‘nakal’, sangat tergantung pimpinan MA atau MK. Rekomendasi KY disampaikan lebih dahulu pada pimpinan MA atau MK, kemudian hakim yang direkomendasi bersalah diberi kesempatan membela diri di depan MKH/Majelis Kehormatan Hakim. Bila pembelaan ditolak MKH, maka usul pemberhentian hakim diajukan ke Presiden paling lama 14 hari sesudah ditolak MKH. Sedangkan perlu dicatat, orang-orang yang berada dalam MKH ini berasal dari internal mereka sendiri, maka tidak mustahil semangat esprit de corpsnya sangat kental.
Karena semua keputusan tergantung pada pucuk pimpinan MA dan MK, maka rekomendasi KY seperti hanya sebatas diatas kertas saja. Menurut laporan KY hingga Maret 2008, dari 3500 pengaduan, KY telah memberikan rekomendasi sanksi terhadap 27 hakim kepada MA. Tetapi tidak ada satupun rekomendasi itu yang digubris MA.
Dalam laporan MA 2007 yang dibacakan Ketua MA Bagir Manan pada 11 April 2008, MA mengklaim telah memberikan sanksi terhadap 18 hakim. Tetapi kebenaran pemberian sanksi itu sulit diverifikasi apakah benar atau hanya sebatas angka-angka semata. Hal ini disebabkan karena MA tidak membuka nama hakim bermasalah tersebut, seperti pemberian sanksi di lembaga lain. Di Kepolisian misalnya, pemberian sanksi dilakukan didepan peserta upacara, dan media dapat meliputnya. Ketertutupan MA tidak hanya berlaku bagi masyarakat awam, bahkan KY pun tidak mengetahui apakah 18 hakim yang diberi sanksi MA itu termasuk dalam 27 hakim yang direkomendasikannya.
Beberapa hakim yang direkomendasikan sanksi oleh KY diantaranya adalah: 5 anggota majelis hakim yang membebaskan terdakwa kasus korupsi dan illegal logging Adelin Lis, 3 anggota majelis hakim PN Jakarta Selatan yang membebaskan terdakwa mantan Direktur Bank mandiri ECW Neloe cs, dan 2 hakim di Pengadilan Tipikor yang menolak menghadirkan Bagir Manan sebagai saksi kasus suap 5 staf MA.

URGENSI REVISI UU KOMISI YUDISIAL
Dengan melihat UU KY yang mengandung kelemahan substansial, maka sangat diharapkan RUU KY yang saat ini dibahas di DPR tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KY per 26 Juni 2008 sudah terlihat upaya memperbaiki kelemahan KY. Namun masih terdapat beberapa hal yang kurang atau ada potensi masalah dalam RUU KY.
Contohnya adalah RUU KY tidak memasukkan hakim konstitusi sebagai pihak yang diawasi KY (Pasal 1 ayat 5). Padahal penyimpangan perilaku hakim atau praktek mafia peradilan juga dapat saja terjadi atau dilakukan oleh hakim konstitusi. Selain itu, tidak ada penegasan kedudukan KY terhadap MA. Pada pasal 32 ayat (1) draft RUU MA, disebutkan “Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.” Ketentuan tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan intepretasi bahwa MA memegang kewenangan pengawasan tertinggi, sehingga pengawasan KY lebih rendah dari pengawasan MA. Selain itu, RUU KY masih belum bisa menjawab persoalan ketika pimpinan MA menolak melakukan kewajibannya seperti perintah UU. Berkaca pada pengalaman, pimpinan MA dengan sengaja tidak melaksanakan permintaan KY. Menurut pasal 22 ayat (6a) RUU, KY dapat memberikan rekomendasi sanksi. Meski ada mekanisme pemberian rekomendasi bagi hakim agung, tampaknya sanksi tersebut masih sulit diterapkan.
Pasal-pasal mengenai pengawasan antara RUU KY dan RUU MA juga masih berpotensi menimbulkan konflik. Salah satu alasan MA mengabaikan rekomendasi KY adalah karena mereka berpendapat KY tidak berwenang memeriksa putusan. Dapat diinterpretasikan bahwa pasal 32 ayat (1a) RUU MA tidak memperbolehkan KY melakukan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan putusan. Padahal, penyimpangan hakim salah satunya dapat terlihat dari putusan.
Maka dari itu, melihat segala kekurangan yang terjadi, maka revisi terhadap Undang Undang Komisi Yudisial sangat dibutuhkan untuk segera dilakukan. Sehingga diharapkan bahwa revisi Undang-Undang Komisi Yudisial dapat menjawab kebutuhan masyarakat dalam memberantas ‘mafia peradian’ yang merajalela dewasa ini.